rumusan dasar negara menurut piagam jakarta

Kata-kata Pembuka

Halo, selamat datang di hulala.co.id. Dalam artikel kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai Rumusan Dasar Negara Indonesia yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan dokumen sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, karena di dalamnya terkandung rumusan awal dari dasar negara yang menjadi landasan berdirinya Republik Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, rumusan tersebut mengalami perubahan sehingga menimbulkan perdebatan dan diskusi hingga saat ini.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara komprehensif mengenai rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta, kelebihan dan kekurangannya, serta dampaknya bagi perjalanan bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga akan menyajikan tabel yang berisi informasi lengkap tentang rumusan dasar negara tersebut. Harapan kami, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif kepada pembaca tentang salah satu aspek penting dalam sejarah pendirian negara Indonesia.

Pendahuluan

Piagam Jakarta merupakan dokumen yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini berisi rumusan awal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada awalnya berbunyi:

“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Rumusan dasar negara ini kemudian diubah dalam Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini dilakukan atas pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Latar Belakang Penyusunan Piagam Jakarta

Penyusunan Piagam Jakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

  • Tekanan dari kelompok Islam yang menginginkan negara Indonesia didasarkan pada hukum Islam.
  • Keinginan untuk mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelompok Islam.
  • Kekhawatiran akan terjadinya perpecahan dan konflik jika rumusan dasar negara tidak disusun dengan hati-hati.

Proses Penyusunan Piagam Jakarta

Proses penyusunan Piagam Jakarta melibatkan berbagai pihak, antara lain:

  • Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai perwakilan rakyat Indonesia.
  • Presiden Soekarno sebagai pemimpin PPKI dan tokoh utama dalam penyusunan Piagam Jakarta.
  • Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai wakil pemimpin PPKI dan tokoh penting dalam penyusunan Piagam Jakarta.

Proses penyusunan Piagam Jakarta dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi yang intensif. Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 22 Juni 1945.

Rumusan Dasar Negara Menurut Piagam Jakarta

Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta pada awalnya berbunyi:

“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Rumusan ini kemudian diubah dalam Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini dilakukan atas pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Tujuan Rumusan Dasar Negara Menurut Piagam Jakarta

Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta bertujuan untuk:

  • Mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelompok Islam.
  • Menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu negara yang berdasarkan Pancasila.
  • Mencegah terjadinya perpecahan dan konflik yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Kelebihan Rumusan Dasar Negara Menurut Piagam Jakarta

Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

  • Mengakomodasi aspirasi kelompok Islam yang menginginkan negara Indonesia berdasarkan hukum Islam.
  • Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan memberikan tempat khusus bagi kelompok Islam.
  • Mencerminkan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia pada saat itu.

Kekurangan Rumusan Dasar Negara Menurut Piagam Jakarta

Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

  • Tidak mengakomodasi aspirasi kelompok non-Islam yang menginginkan negara Indonesia berdasarkan Pancasila.
  • Mempersempit makna “Ketuhanan” menjadi hanya merujuk pada Tuhan dalam ajaran Islam.
  • Menimbulkan kekhawatiran akan diskriminasi terhadap kelompok non-Islam.

Perubahan Rumusan Dasar Negara

Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta diubah dalam Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini dilakukan atas pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Perubahan ini juga mengakomodasi aspirasi kelompok non-Islam yang menginginkan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” memberikan ruang bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya.

Dampak Perubahan Rumusan Dasar Negara

Perubahan rumusan dasar negara dari “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki dampak yang besar bagi perjalanan bangsa Indonesia, antara lain:

  • Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia.
  • Mencegah terjadinya perpecahan dan konflik yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
  • Mempertegas bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, bukan negara agama.

Kesimpulan

Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta merupakan sebuah kompromi politik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam rangka mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Namun, rumusan tersebut kemudian diubah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Perubahan rumusan dasar negara menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan sebuah bukti bahwa para pendiri bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Rumusan ini juga menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju negara yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan.

Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memahami sejarah dan makna di balik rumusan dasar negara. Kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Kata Penutup

Terima kasih telah membaca artikel ini. Kami harap artikel ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang Rumusan Dasar Negara Indonesia menurut Piagam Jakarta. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan hubungi kami melalui kotak komentar di bawah ini. Sampai jumpa di artikel selanjutnya.

FAQ

  • Apa arti “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”?
  • Mengapa rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta diubah?
  • Siapa yang mengubah rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta?
  • Kapan rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta diubah?
  • Apa dampak perubahan rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta?
  • Apakah rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta masih berlaku?
  • Apa perbedaan rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta dan Pancasila?
  • Mengapa rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta tidak diterima oleh seluruh rakyat Indonesia?
  • Apakah rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta pernah diterapkan di Indonesia?
  • Apa saja kelebihan dan kekurangan rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta?
  • Apa sejarah penyusunan Piagam Jakarta?
  • Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Piagam Jakarta?
  • Apa makna “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan dasar negara?